Soal Penutupan Tambak Udang, FKMS Sumenep: Satpol PP Takut Pada Perusahaan

0
75 views
Tambak udang di Kecamatan Batu Putih Sumenep/Net
V I S I T U T A M A

Visit.co.id– Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) Madura, Jawa Timur menyebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak berani menutup tambak udang ilegal yang ada di beberapa wilayah Kabupaten berlambang kuda terbang ini.

“Kalau Satpol PP beralasan tidak mempunyai Surat Perintah, itu bisa dilakukan kalau tambak udang berizin tetapi ada pelanggaran, baru Satpol PP membutuhkan Surat Perintah,” kata Ketua FKMS Sumenep, Moh. Sutrisno saat usai aksi didepan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Rabu, 31 Maret 2021.

Ketua DPD RI Mendukung Pengembangan Tambak Udang MilenialTolak Tambang Fosfat, GMNI Datangi Gedung DPRD SumenepKKP: Aceh Timur Cocok Untuk Pengembangan Tambak Udang
Sutrisno mengatakan, Satpol PP takut pada perusahaan tambak udang illegal tersebut.

“Ini yang jelas-jelas ilegal, Satpol PP bisa bergerak langsung menutup tambak ilegal, tetapi mereka takut pada perusahaan tambak udang, beraninya cuma sama mahasiswa. Padahal, aksi yang kami lakukan ini berizin,” timpalnya.

Nenek 120 Tahun: “Pembersihan Pembuluh Darah Sangatlah Mudah!“
Tidak hanya itu, FKMS Sumenep juga sudah melaporkan adanya tembak udang ilegal ke Mapolres Sumenep, namun hingga saat ini tidak ada tindakan dari kepolisian.

“Puluhan titik tambak udang ilegal kami laporkan ke polres Sumenep, sampai detik ini tidak ada tindakan, tidak ada tindak lanjut dari laporan tersebut,” jelasnya.

Tim Perizinan Sumenep Lakukan Pembiaran
Selain itu, Ia juga mengatakan tim perizinan pemerintah setempat, melakukan pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi.

Pasalnya, beberapa bukti pelanggaran tambak udang dari hasil investigasi FKMS Sumenep, sudah diserahkan kepada Pemkab Sumenep pada saat audiensi tanggal 13 Januari 2021 yang lalu untuk ditindak lanjuti.

“Kami memberikan data berupa foto dan video dugaan pelanggaraan, dengan kesepakatan tim perizinan akan melakukan tindakan tegas kepada tambak udang yang melakukan pelanggaran,” ucapnya.

REKOMENDASI:  Top Strategies for Farm Animal Growth

Selang beberapa bulan kemudian, lanjut Sutrisno, pada tanggal 28 Maret 2021. FKMS kembali melakukan investigasi lapangan untuk melihat sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan pemerintah

“FKMS tetap menemukan beberapa indikasi pelanggaran yang terjadi pada tambak-tambak tersebut,” tuturnya.

Diketahui, beberapa titik tambak udang yang berhasil dihimpun oleh FKMS. Diantaranya adalah CV Indah Grup (Pakandangan Barat, Bluto), CV Madura Marina Lestari (Andulang, Gapura), Tambak Udang Ilega (Romben Barat, Dungkek), PT HSTM (Badut, Batu Putih) dan beberapa tambak udang ilegal di sebelah barat pantai wisata Lombang, Batang-Batang.

“Kami sudah menunjukkan beberapa sample beserta bukti-buktinya yang memang ada pelanggaran. Ternyata setelah kami cek dilapangan, kondisinya sama saja, artinya mereka tidak bekerja,” tegasnya.

Menurutnya, jika hal ini terus dibiarkan pihaknya dengan tegas mengatakan bahwa ini adalah kegagalan yang sangat fatal.

“Miliaran rupiah anggaran visit Sumenep tidak ada gunanya, karena pantai-pantai andalan kita tercemar. Siapa yang mau mandi di pantai Lombang hari ini, gatal pak,” imbuhnya.

Maka dari itu, lanjut Sutrisno, jika Bupati Sumenep menganggap persoalan tambak udang ini kurang penting, maka dirinya memastikan Bupati hari ini tidak akan pernah sukses membangun Sumenep.

“Kecuali persoalan tambak udang diselesaikan dulu,” imbuhnya.

Sekedar informasi, pada aksi demonstrasi di depan Pemkab Sumenep tersebut sempat terjadi aksi saling dorong antara Satpol PP dengan mahasiswa.

Hal tersebut dikarenakan mahasiswa tidak diperkenankan masuk ke dalam kantor Bupati dan dihadang oleh satpol PP.

“Kami hanya izin mau masuk ke dalam, mau menunggu Bupati di dalam. Tetapi kami hadang oleh Satpol PP sampai terjadi insiden itu. Terjadi spontanitas,” pungkasnya.

Pengamanan Sesuai SOP
Disisi lain, Koordinator Humas Satpol PP Sumenep, Samsul Huda mengaku bahwa pengamanan yang dilakukan pihaknya sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

REKOMENDASI:  Hadiah Lebaran KPK Yang Menyakitkan!

Diketahui, Bupati Sumenep tidak bisa ditemuai karena ada agenda Penutupan DPMD yang juga dihadiri Pangdam dan Kasdim. Kemudian rapat internal Forkopimda Pemkab Sumenep.

“Jadi Bupati tidak bisa menemui karena ada rapat dengan Forkopimda. Bahkan asisten yang ditunjuk juga mengikuti rapat,” ucap Samsul Huda kepada awak media.

“Jadi, teman-teman ini tidak di tolak. Kalau misalkan teman-teman peserta aksi ingin ketemu bupati silahkan mengajukan izin kembali,” terangnya.

Disoal adanya ketegangan antara peserta aksi dengan Satpol PP, Samsul Huda mengaku bahwa tidak ada benturan antara pihaknya dengan peserta aksi di depan kantor Pemkab setempat.

“Memang tadi mau masuk ke dalam, tetapi dalam aturan tidak boleh, ada Protapnya. Tidak ada istilahnya benturan antara pengaman Satpol PP ataupun pihak kepolisian,” tandasnya. (nam)

STOP BACA BERITA SAAT ADZAN BERKUMANDANG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here