V I S I T U T A M A

Visit.co.id– Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS) kembali gelar audiensi lanjutan untuk meminta pertanggung jawaban Pemerintah Sumenep dalam problem tambak udang.

Audiensi kali ini berjalan cukup alot. Pasalnya, antara pihak pemerintah dengan FKMS terjadi silang pendapat mengenai solusi permasalahan tambak udang.

Operasi Industri Ilegal di Sumenep, Dibiarkan atau Kecolongan?Said Abdullah Perjuangkan Madura Jadi Pusat Industri TembakauMahasiswa Sumenep Pertanyakan Komitmen Pemkab Atasi Tambak Udang Nakal

Kordinator FKMS Sutrisno mengatakan, berkali-kali pihaknya gelar audiensi belum mendapat hasil yang memuaskan. Tuntutan mereka untuk menyelesaikan masalah tambak udang hanya berupa janji kosong. Pemerintah dinilai tidak memiliki tindakan konkret.

“Komitmen pemerintah secara lisan mengatakan ini akan dievaluasi, cuma saya tegaskan bahwa komitmen semacam itu sudah jauh-jauh hari disampaikan, ujung-ujungnya tidak ada apa-apa sampai saat ini,” ujar Sutrisno usai uadiensi di Graha Arya Wiraraja Gedung Pemkab Sumenep.

Ia menjelaskan, masalah tambak udang sudah bermasalah sejak awal proses perizinan. Kini, sambunya, masalahnya sudah akut dan tambah rumit. Mulai dari pencemaran hingga merebaknya tambak udang ilegal di berbagai sisi pantai Sumenep.

“Jangan jawab pertanyaan kami dengan alibi-alibi mohon maaf sampah banget,” katanya.

Ia menegaskan, Pemerintah menjadikan tambak udang skala kecil atau tambak udang rakyat yang tidak berijin sebagai tameng untuk menghindari tuntutan FKMS. Padahal, imbuh Sutrisno, banyak tambak udang skala besar yang juga ada yang tidak berijin.

“Kami buktikan banyak tambak udang besar tidak memiliki izin, dan itu bukan tambak tradisional itu modern semua pengelolaan nya,” tegasnya.

Perwakilan pemerintah dalam forum itu diwakili Asisten I Pemkab Sumenep, Agus Dwi Saputra. Ia mengatakan, koreksi dari FKMS sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Bisa menjadi kontrol kebijakan dan bahan evaluasi kinerja di tahun anggaran 2021.

REKOMENDASI:  Hadiah Lebaran KPK Yang Menyakitkan!

Menurut Agus, hasil audiensi bersama FKMS akan segera disampaikan kepada Sekretatis Daerah (Sekda) Pemkab Sumenep dan akan dijadikan kajian tim pemerintah bidang lingkungan dan industri.

“Tadi pak yayak -Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyampaikan di tahun 2021 ada riview RTRW, ” katanya.

Ia juga berjanji akan segara mengambil tindakan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi.

Kendati demikian, Agus mengungkapkan bahwa memberikan sangsi atau tindakan terhadap tambak udang yang tidak berijin sangat susah, meski secara aturan jelas bahwa tambak tidak berijin wajib ditutup. Pihaknya tidak bisa langsung melakukan penutupan operasi tambak.

“Makanya nanti kita kaji pelanggaran ada, untung ruginya kita kaji,” pungkasnya.

Audiebsi itu dihadiri oleh FKMS, perwakilan Pemkab Sumenep, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perwakilan Kecamatan yang jadi lokasi operasi tambak udang. (ari)

STOP BACA BERITA SAAT ADZAN BERKUMANDANG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here