V I S I T U T A M A

SURABAYA, VISIT.CO.ID–Kembali Lagi Komonitas Bambu Runcing Surabaya(KBRS) Menggelarkan Sidang gugatan class action terhadap para tergugat yaitu Pemkot Surabaya (WALIKOTA SURABAYA) dan PT.Jayanata perusahan kosmetik milik China-Asing, kembali digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.Kamis(16/11/17)

Majelis Hakim yang diketuai Iswaedi, memeriksa berkas kedua belah pihak. Dalam pemeriksaan majelis menanyakan sertifikasi mediasi yang diajukan pihak penggugat yang diwakili oleh Okky Suryatama selaku Kuasa hukum dari KBRS.

Seusai memeriksa surat mediasi dari pihak penggugat dan tergugat I dan II, majelis hakim memberi kesempatan kedua pihak penggugat dan tergugat guna menyampaikan pendapat di persidangan.

Melalui, Indra Wiryawan selaku penasehat hukum dari Jayanata dan Fajar, penasehat hukum dari Wakikota Surabaya, menyetujui mediasi.

Selanjutnya, Majelis Hakim memohon kepada para pihak guna menjadwalkan agenda mediasi. Sebelumnya Majelis Hakim akan mengeluarkan surat ketetapan untuk disampaikan kepada mediator para pihak, sembari mengetukkan palu sebagai tanda berakhirnya persidangan.

Di ruang yang sama, Selesai persidangan, memaparkan pihak Jayanata sebenarnya membeli bukan dari ahli waris Bung Tomo atau dari Pemkot Surabaya, tapi dari seseorang.

“KBRS selaku penggugat tidak berhak melakukan gugatan class action, karena KBRS tidak memiliki hak,Ujar kuasa Hukum Jayanata.

Komonitas bambu Runcing Surabaya merasa tempat itu dulunya adalah cagar budaya. Nanti pada saat masuk pokok perkara kami akan ajukan bukti-buktinya,” uja KBRS.

Sementara itu, Okky Wiryatama memaparkan, persidangan gugatan class action masih taraf mediasi. Melalui Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim akan membubuhkan tanda tangan dalam perkara ini guna menetapkan mediasi. Sedangkan, waktu yang di berikan 30 hari sejak di tetapkannya mediasi tersebut.

“Tahapan mediasi yang diberikan Majelis Hakim kepada para pihak adalah bentuk upaya mediator di luar Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam mediasi bila para pihak setuju akan ada akta dading (perdamaian), namun jika para pihak tidak ada kesepakatan, maka perkara ini dilanjutkan di persidangan,” ujar Okky.

REKOMENDASI:  Kematian Kabinda Papua, Presiden Harusnya Ganti Kepala BIN

Menanggapi penasehat hukum dari pihak tergugat, lanjut Okky, KBRS belum menemukan bukti akta jual beli. Terkait robohnya cagar budaya Rumah Bung Tomo, KBRS mengetahui ketetapan dari Pemkot Surabaya atau kepala daerah sebelumnya.

Tentang rencana Jayanata membangun kembali cagar budaya rumah Bung Tomo, Okky menanggapi serius. Menurut dia, Jayanata telah melanggar perundang-undangan yang ada di Indonesia tentang Undang-Undang Cagar Budaya. “Apapun bentuknya, Cagar Budaya tidak boleh dihancurkan,” Tegas Okky kuasa hukum KBRS. (rud/fer)

STOP BACA BERITA SAAT ADZAN BERKUMANDANG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here