KBRS Gugat Walikota Surabaya Dan PT Jaya Nata

0
42 views
V I S I T U T A M A

Reporter: Bahudin Mudhar/Visit.co.id

VISIT.CO.ID–Gugatan Komonitas Bambu Runcing Surabaya(KBRS) terhadap Walikota Surabaya,Tri Rismaharini dan PT.Jayanata atas penghancuran Rumah Radio Bung Tomo di Jl.Mawar No 10-Surabaya dini hari,Kamis 19/10/17 disidangkan Di pengadilan Negri Surabaya, dalam Hal ini Pak Isa Ansori selaku Kordinator KBRS menyampaikan bahwa”Gugatan yang dilayangkan sejak 19/9/17 itu merupakan babak baru perjuangan penyelamatan Rumah Cagar Budaya yang terlerak di Jl.Mawar No.10-Surabaya ujarnya.

Beliau juga menyampaikan dalam Pers Rilisnya dan aksi-aksi sebelumnya bahwa Saat ini Rumah Radio Bung tomo telah hancur dan rata Tanah.

Penghancuran itu dilakukan oleh PT.Jayanata dan pembiaran yang dilakukan oleh Pamarintah Kota Surabaya,dalam hal ini Wali Kota Surabaya yakni Ibu Tri Risma Harini.

Padahal Sudah jelas bangunan tersebut adalah bangunan yang di tetaptkan sebagai bangunan cagar Budaya berdasarkan keputusan Walikota No.188.45/004/ 402.2.04/1998.Atas Insiden tersebut baik Jayanata maupun walikota Surabaya telah nyata-nyata melawan UU No 11 thn 2010 ,bahkan berdasarkan UU tersebut pasal 105 disebutkan setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar Budaya harus di Proses berdsarkan Hukum,Ujarnya ketika diwawancarai Di PN-SURABAYA.

Dalam Laporan tersebut KBRS di dampingi oleh Kuasa Hukum mereka yakni THE LAW OFFICE OS DAN PATRNERS dan melakukan Gugatan Class Action kepada Walikota Surabaya dan PT.Jaya Nata.

Gugatan Ini akan disidangkan dan akan dihadirkan oleh perwakilan ke tiga belah pihak,KBRS,PT.JAYANATA,DAN WALIKOTA SURABAYA,namun dalam Sidang ini yang Normatifnya berlansung Pkl.09.00 wib tapi Majelis Hakim baru hadir 10.45 di Ruang Tirta No2 PN Surabaya atas keteledoran waktu Majelis Hakim mengakibatkan Anggota KBRS Ribut dalam Ruangan Tirta No 2 PN-Surabaya dan menyanyikan Lagu Indonesia Raya beserta Cargon-Cargon Lainnya pada Pukul 11.50 Pihak Majelis Hakim meminta Tim Kuasa Hukum KBRS untuk pindah keruang Cakra.

REKOMENDASI:  Analis Politik Dan Hukum, Ingatkan Politisi Demokrat DPRD Sumenep Soal Pentingnya Media

Namun Pihak Jaya Nata dan pihat Walikota tidak menghadiri Sidang dan Majelis Hakim Meminta kepada Tim Kuasa Hukum KBRS untuk tunda persidangan pada Tgl 26/10/17.

(Bam/Fer)

STOP BACA BERITA SAAT ADZAN BERKUMANDANG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here