Jatim Park Group Diduga Belum Bayar Pajak Rp 24,5 M

0
80 views
V I S I T U T A M A

VISIT.CO.ID– Malang Corruption Watch (MCW), mencatat ada sedikitnya 10 persoalan akibat lemahnya peran dan fungsi DPRD kota Batu dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemkot Batu.

Kordinator Badan Pekerja MCW, Atha Nursasi, saat ditemui di gedung DPRD Kota Batu, Rabu (18/10) mengatakan akibat lemahnya fungsi dan peran DPRD kota Batu, MCW menemukan sedikitnya ada 10 persoalan yang berujung merajalelanya korupsi dilingkungan Pemkot Batu.

“Dalam kajian MCW, selama ini mekanisme check and balance belum dilaksanakan dengan baik antara legislatif dan eksekutif yang ada di Kota Batu, dalam mengambil suatu keputusan/ kebijakan,” Jelasnya.

Hal tersebut kata dia, karena Dewan dinilai lemah dalam pengawasan terhadap kinerja Pemerintah , Menilai keputusan yang dilakukan Dewan yang diharapkan masyarakt banyak justru tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

“Padahal ada hak-hak dan kewenangan Dewan yang dapat digunakan untuk melakukan kontroling dan penindakan terhadap persoalan yang terjadi di Kota Batu, terutama persoalan yang berindikasi kuat terjadinya praktek korupsi,” ujarnya.

MCW mencatat ada 10 kasus yang merupakan dampak lemahnya peran dan fungsi DPRD Kota Batu dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah.

Di antaranya, adanya mal administrasi perijinan pendirian tempat wisata, Jatim Park Group yang mengelola banyak obyek wisata di Kota Batu ternyata belum menunaikan kewajiban membayar pajak sebesar Rp24,5 milyar.

Berikutnya pemberian ijin pembangunan hotel yang kemudian justru menjadi sumber konflik antara masyarakat dan pengembang. “Ada juga dugaan korupsi pembangunan Block Office (BO) Kota Batu, dan juga dugaan korupsi tukar guling di Desa Dadaprejo yang melibatkan Pemkot dengan pihak swasta,” tambah Atha.

Berangkat dari fakta ini, MCW memberikan beberapa rekomendasi kepada DPRD Kota Batu untuk menciptkan birokrasi yang sehat ke depan. Rekomendasi itu antara lain, meminta DPRD untuk menyampaikan dokumen APBD kepada masyarakat Kota Batu, meminta DPRD meningkatkan fungsinya dalam mengawal kebijakan Pemkot Batu.

REKOMENDASI:  Satgas TMMD 101 Nganjuk dan warga Gelar Tradisi Sedekah Bumi Gunung Jalu

“MCW meminta DPRD membentuk Pansus untuk menelusuri munculnya kasus yang berkaitan dengan tunggakan pajak dan korupsi,” ujarnya.

Menyikapi tuduhan ini, Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo membantah jika mereka selama ini tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Legislatif dari Kota Batu.

Ia mencontohkan dengan menyikapi masalah kekosongan Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu. Legislatif tak bosan-bosan menagih Pemkot Batu segera mengisi kursi jabatan yang sangat strategis dan krusial tersebut. Pihaknya khawatir jika tak segera terisi, maka penyusunan APBD 2018 tersendat.

“Tak hanya itu, apa mungkin bisa dalam waktu sisa dua bulan menghabiskan anggaran PAK 2017 sekaligus menyusun laporannya,” ujar Cahyo.

Untuk itu, Dewan terus mendorong agar eksekutif segera bangkit dari masa berkabung yang menyelimuti Kota Batu, atas meninggalnya Plt.Sekda Ahmad Suparto, dan adanya OTT ole KPK terhadap Walikota Batu.

(Adi Wiyono)

STOP BACA BERITA SAAT ADZAN BERKUMANDANG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here