Desak Jokowi Prakarsai Tuntut Pemimpin Myanmar ke Mahkamah Internasional

0
40 views
V I S I T U T A M A

VISIT.CO.ID– Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Raya (KAHMI Jaya) dalam pernyataan sikapnya terkait pembantaian kelompok Muslim Rohingya di Myanmar, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk memprakarsai agar pimpinan negara Myanmar dituntut di muka Mahkamah Internasional, Den Haag Belanda.

“Patut diduga pimpinan negara Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM sesuai Universal Declaration of Human Right,” ujar Ketua KAHMI Jaya, Mochammad Taufik, Ahad (3/9) dalam siaran persnya yang diterima redaksi telusur.co.id di Jakarta.

Pimpinan KAHMI Jaya itu menilai, telah terjadi berulang-ulang aksi kekerasan dan pembantaian golongan minoritas Muslim dan etnis Rohingya di wilayah Provinsi Rakhine, Negara Myanmar.

“Aksi kekerasan dan pembantaian tergolong tragedi kemanusiaan sadis dan keji, kekejaman jauh melampaui kebiadaban pernah terjadi di dunia,” ujarnya.

Aksi kekerasan dan pembantaian minoritas umat Islam dan etnis Rohingya ini, dinilai KAHMI JAya juga telah mengkoyak-koyak rasa kemanusiaan masyarakat dunia yang sedang berjuang menegakkan prinsip2 Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Aksi kekerasan dan pembantaian ini telah menelan korban jiwa penyiksaan dan pembantaian ribuan anak-anak dan balita juga Genoside etnis minoritas. Tidak kurang 3.000 orang melarikan diri ke perbatasan Bangladesh.

“Belakangan ini jumlah korban mencapai kurang lebih 800-an orang, termasuk perempuan dan anak-anak,” ungkap siaran pers KAHMI Jaya.

Lebih jauh ditegaskan Mochammad Taufik, sudah terbukti secara meyakinkan Negara Myanmar tidak bersedia menghentikan aksi kekerasan, pembantaian dan praktik Genosida etnis Rohingya. Bahkan, negara Myanmar telah terlibat langsung maupun tidak langsung melakukan aksi kekerasan dan pembantaian berkali-kali terhadap minoritas umat Islam dan etnis Rohingya.

“Negara Myanmar juga telah melakukan politik pembiaran terjadinya aksi kekerasan dan pembantaian ini,” ungkap Taufik.

REKOMENDASI:  Lewat Catatan Akhir Tahun, Fadli Kritik Perlakuan terhadap Ahok

Negara Myanmar telah melakukan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan (Crimes Againts Humanity), dengan secara terang-terangan melakukan aksi kekerasan dan pembantaian etnis Rohingya di depan mata masyarakat internasional. Karena itu Negara Myanmar patut diduga telah melanggar Universal Declaration Of Human Right, 10 Desember 1948 dan dapat dituntut di depan Mahkamah Internasional, Den Haag Belanda.

Berdasarkan penilaian tersebut, KAHMI JAYA mengajukan Pernyataan Sikap sebagai berikut:

Pertama, mengutuk keras tindakan biadab negara Myanmar yang telah melakukan pembantaian etnis Rohingnya, juga menuntut tindakan biadab tersebut segera diakhiri untuk selama-lamanya. Sudah terbukti secara meyakinkan negara Myanmar tidak bersedia menghentikan aksi kekerasan, pembantaian dan praktik Genosida etnis Rohingya.

Kedua, mendesak Presiden Jokowi agar mengusir Dubes Myanmar dari Indonesia sebagai bentuk aksi konkret atas aksi kekerasan dan pembantaian minoritas umat Islam di Myanmar.

Ketiga, mendesak Presiden Jokowi untuk mengajak kerjasama dengan pimpinan tertinggi para anggota ASEAN untuk memberikan sanksi pembekuan atau pemberhentian negara Myanmar sebagai Anggota ASEAN. Demi penegakan prinsip2 HAM atau kemanusiaan universal, maka pertimbangan prinsip non intervensi ASEAN harus diabaikan. Sesungguhnya setiap negara memiliki kewajiban untuk memerangi kejahatan kemanusiaan sebagai tindakan tak disukai umat manusia (hostis humanis generis).

Keempat, mendesak Presiden Jokowi agar memprakarsai dan menggalang kekuatan antar negara untuk mendorong PBB menggunakan hak intervensi kemanusiaan (human intervention) ke wilayah negara Myanmar langsung melindungi dan langsung memecahkan permasalahan aksi kekerasan dan pembantaian berkali-kali terhadap minoritas Muslim dan etnis Rohingya di Myanmar. Bentuk aksi nyata PBB yakni mengirim pasukan perdamaian di lokasi aksi kekerasan hingga waktu ada jaminan tidak lagi terjadi aksi kekerasan tersebut. Dasar intervensi kemanusiaan ini berlaku lintas negara bangsa. Hal ini berpedoman pada prinsip-prinsip kemanusiaan universal dan intervensi untuk membebaskan umat manusia dari aksi kekerasan di setiap negara.

REKOMENDASI:  Mafia Sabu yang Ditangkap di Aceh Ternyata Wakil Ketua Tanfidziyah PCNU Bireuen

Kelima, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk memprakarsai agar pimpinan negara Myanmar dituntut di muka Mahkamah Internasional, Den Haag Belanda. Diduga pimpinan negara Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM susuai Universal Declaration of Human Right.

Keenam, menolak kedatangan Delegasi Atlit Myanmar sebagai peserta Asian Games 2018 mendatang di Indonesia.

Ketujuh, menghimbau kepada seluruh anggota KAHMI JAYA untuk berperanserta dan berpartisipasi di dalam upaya penekanan publik sesuai kemampuan masing-masing agar desakan dan tuntutan KAHMI JAYA ini dapat terpenuhi dan berhasil.

“Yakni minoritas Muslim dan etnis Rohingya terbebas dari aksi kekerasan, pembantaian dan praktik Genosida untuk selama-lamanya,” pungkas pimpinan Moh. Taufik (Ketua) dan M. Amin (Sekretaris) dalam siaran persnya.

|telusur |

STOP BACA BERITA SAAT ADZAN BERKUMANDANG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here