KPK Dinilai Tidak Jalankan Fungsinya Sesuai Undang-Undang

0
108 views
V I S I T U T A M A

VISIT.CO.ID-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal pembentukannya berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 diberi mandat untuk melaksanakan fungsi “trigger mechanism” disertai dengan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap kinerja kepolisian dan kejaksaan.

Dengan cara tersebut, maka KPK ditempatkan sebagai titik sentral sekaligus pengendali dan koordinator pemberantasan korupsi.

P‎akar Hukum Pidana ‎Universitas Padjajaran, Romli Atmasasmita‎ menilai, saat ini dalam praktik pemberantasan korupsi, KPK tidak dapat melaksanakan secara efektif fungsi-fungsi tersebut dan yang terjadi adalah KPK hanya fokus pada penindakan-represif dengan mengandalkan laporan masyarakat dan wewenang penyadapan sebagaimana telah diatur dalam UU KPK.

Padahal, menurut Romli, posisi UU KPK merupakan lex specialis baik dalam kedudukan maupun dalam hukum acara pemberantasan korupsi dengan maksud KPK dapat mempercepat peningkatan efektivitas kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

Namun demikian dalam kenyataannya, menurutnya lagi, KPK telah tidak efektif melaksanakan fungsi sebagai “counter-partner” kepolisian dan kejaksaan bahkan sebaliknya telah menempatkan KPK sebagai “competitor” kepolisian dan kejaksaan.

“Sehingga sering terjadi KPK menangani kasus korupsi jauh di bawah Rp1 milyar sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 11 huruf c UU KPK dengan alasan karena terkait penyelenggara negara dan pegawai negeri sedangkan maksud pembentkan UU selain KPK berfungsi sebagai koordinator dan supervisor juga KPK berfungsi sebagai “trigger mechanism” yaitu berkoordinasi dengan kepolisian atau kejaksaan untuk menangani kasus korupsi dengan nilai di bawah Rp1 Milyar,” jelas Romli saat dihubungi, Jumat (16/6).

Lebih lanjut, sesuai dengan pengamatan dan pengalamannya menilik kinerja KPK, telah terdapat beberapa penyimpangan dari asas-asas hukum pidana yang diakui universal dan prinsip-prinsip yang telah ditegaskan di dalam Pasal 5 UU KPK.

Asas dan prinsip tersebut antara lain, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

REKOMENDASI:  Akhirnya Terungkap, Jokowi "Nabok" KPK "Nyilih Tangan" DPR

Padahal, menurutnya KPK merupakan tumpuan harapan masyarakat sejak berakhirnya orde baru karena kepolisian dan kejaksaaan ketika itu sangat rendah dari masyarakat sehingga khusus untuk pemberantasan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa.

“Perlu cara-cara yang bersifat luar biasa untuk mencegah dan mengatasinya sehingga pembentukan KPK memang bertujuan untuk melengkapi dan meningkatkan efektivitas tugas kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.

[]Akurat

STOP BACA BERITA SAAT ADZAN BERKUMANDANG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here