KPK Cegah 2 Kadis Pemprov Jawa Timur

0
38 views
V I S I T U T A M A

VISIT HUKUM–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Jawa Timur, M. Ardi Prasetiawan dan Kepala Dinas Perkebunan Jawa Timur, Mochamad Samsul Arifien untuk bepergian ke luar negeri dalam waktu enam bulan.

Surat permintaan cegah terhadap kedua kepala dinas di lingkungan Pemprov Jatim ini telah dilayangkan KPK kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham).

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, pencegahan ke luar negeri terhadap dua anak buah Gubernur Jawa Timur Sukarwo itu dilakukan pihaknya terkait penyidikan kasus dugaan suap tugas pengawasan dan pemantauan terhadap revisi Perda dan penggunaan anggaran tahun 2017.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan enam orang tersangka, termasuk Ketua Komisi B DPRD Jatim, M Basuki, Kadis Pertanian Provinsi Jatim, Bambang Heryanto dan Kadis Peternakan, Rohayati. Selain Ardi Prasetiawan dan Samsul Arifien, KPK juga meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB, Kabil Mubarok bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

“Jadi tiga saksi yang dilakukan pencegahan untuk enam bulan ke depan untuk dua tersangka yang lain,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/6).

Dikatakan Febri pencegahan ke luar negeri terhadap ketiga saksi ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Febri menyatakan, penyidik saat ini masih terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. Tak hanya pihak pemberi suap lain, penyidik juga mendalami pihak-pihak lain yang turut menerima suap yang disebut merupakan kesepakatan antara Komisi B dan sejumlah kepala dinas yang menjadi mitra Komisi B.

“Tentu kita mendalami aliran dana ke pihak yang lain, selain enam orang tersangka yang kita proses. Di dua sisi kita lihat, siapa saja pihak lain yang diduga terima dan pihak lain yang diduga sebagai pihak pemberi,” ungkapnya.

REKOMENDASI:  Usul Cerdas untuk Anies Baswedan Soal Reklamasi

Selain dicegah bepergian ke luar negeri, Ardi Prasetiawan, Samsul Arifien dan Kabil Mubarok sedianya dijadwalkan diperiksa penyidik pada Senin (12/5). Namun, ketiga saksi tak memenuhi panggilan penyidik alias mangkir.

Diduga pemeriksaan sedianya dilakukan penyidik lantaran Ardi diduga telah memberikan uang kepada Basuki sebesar Rp 50 juta, sementara Samsul telah menyerahkan Rp100 juta. Sedangkan pemeriksaan terhadap Kabil dijadwalkan penyidik lantaran politikus PKB itu diduga mengetahui adanya kesepakatan penyerahan rutin dari sejumlah kepala dinas kepada Basuki setiap tiga bulan sekali. Hal ini lantaran, Kabil yang kini menjabat anggota Komisi E DPRD Jatim sebelumnya bertugas di Komisi B bersama Basuki. Kabil yang rumahnya telah digeledah diketahui sempat menghilang setelah penyidik menangkap Basuki.

Dikatakan Febri, pihaknya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap ketiganya pada Senin (19/6) mendatang.

“Karena tak datang kita akan jadwalkan ulang hari Senin nanti (pekan depan),” jelasnya.

Lebih jauh, Febri menyatakan, tim penyidik saat ini sedang mengkaji sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang disita dari hasil penggeledahan beberapa waktu lalu di sejumlah lokasi di Jawa Timur. Hal ini dilakukan untuk melihat konstruksi kasus ini secara utuh.

“Kita masih melakukan pemeriksaan, hasil penggeledahan berupa dokumen dan barang bukti elektronik kami telaah lebih lanjut,” jelasnya.

Diketahui, KPK mengamankan enam orang dalam OTT yang digelar di Jawa Timur pada Senin (5/6). Keenam orang yang diamankan itu, yakni Ketua Komisi B DPRD Jatim, M Basuki; dua Staf DPRD Jatim, Rahman Agung dan Santoso; Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Provinsi Jatim, Bambang Heryanto dan ajudannya Anang Basuki Rahmat; serta Kadis Peternakan, Rohayati. Setelah diperiksa secara intensif, keenam orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait tugas pengawasan dan pemantauan terhadap revisi Perda dan penggunaan anggaran tahun 2017.

REKOMENDASI:  Restu Anggraini Pamerkan Jilbab Anti Lepek di JFW 2019

Basuki, Rahman Agung dan Santoso yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU no 20 tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Bambang Heryanto, Rohayati dan Anang Basuki Rahmat yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: Suara Pembaruan

STOP BACA BERITA SAAT ADZAN BERKUMANDANG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here