Kadis Pariwisata Diadili, Begini Peristiwanya

0
57 views
Ist.Objek Wisata Pantai Ora di Kepulauan Maluku Tengah/Istimewa.
V I S I T U T A M A

VisitAmbon (VISIT.CO.ID)– Kepala Dinas Pariwisata Kabu­paten Malteng, Abraham Toisutta diadili, Senin (11/4), di Pengadilan Tipikor Ambon dalam kasus korupsi dana Pesparawi Provinsi Maluku tahun 2011.

Sidang dengan agenda pemba­caan surat dakwaan oleh tim JPU Willem Mairuhu, Azer Orno dan Tonny Lesnussa itu, dipimpin majelis hakim yang diketuai Didik RA Ismiatun, didampingi hakim anggota Alex Pasaribu dan Edy Sepjangkaria. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum, Edison Sarimanella.

Tim JPU dalam dakwaannya menjelaskan, berdasarkan SK Gu­bernur Maluku bahwa pelak­sanaan Pesparawi tingkat Provinsi Ma­luku VIII tahun 2011 dilak­sanakan di Kabupaten Malteng. Selanjutnya ditetapkanlah susunan panitia, yang mana terdakwa ditempatkan sebagai Ketua Seksi Perlengkapan dan Dekorasi. Saat itu, ia menjabat sebagai Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil.

Untuk memperlancar pelaksa­naan event gerejawi itu, Seksi Perlengkapan dan Dekorasi membutuhkan anggaran Rp 1.375.000.000. Dari nilai anggarah itu, Ketua Panitia, Yosman Pabhisa telah menghabiskan Rp 325 juta. Sisa Rp 1.050.000.000 dikelola oleh Abraham Toisutta.

Anggaran Rp 1.050.000.000 itu di­te­rima oleh terdakwa dari bendahara umum panitia, Lutfi Rumbia dalam beberapa tahap. Tahap pertama tanggal 4 November 2011 Rp 100 juta, 11 November 2011 Rp 300 juta, 15 November 2011 Rp 100 juta, 17 November 2011 Rp 100 juta, 24 November 2011 Rp 200 juta dan tahap terakhir 16 Januari 2012 sebesar Rp 250 juta.

Setelah terdakwa menerima dana tersebut, ia langsung mengelolanya sendiri. Ia kemudian membuat laporan seolah-olah pengeluaran keuangan sebesar Rp 1.050.000.000 habis terpakai, padahal sesuai kenyataannya terdakwa hanya menggunakan Rp 749.935.000 dan masih tersisa Rp 300.065.000.

“Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, isi dari laporan tersebut harus berisikan tentang jumlah anggaran yang telah dipergunakan atau telah terealisasi dan jika ada dana yang tidak digunakan maka dilaporkan pula tentang anggaran tersebut namun karena adanya tujuan terdakwa untuk mengambil untung maka terdakwa menggunakan dana sisa tersebut untuk kepentingan pribadinya dengan membuat laporan yang fiktif dengan melampirkan nota dan kwitansi yang fiktif,” tandas Mairuhu.

REKOMENDASI:  Ternyata Honorer Cantik Ini Usianya 23 Tahun

Akibat perbuatan terdakwa, ne­gara dirugikan Rp 300.065.000.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2ayat (1) jo pasal 18 jo pasal 4 UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pe­mberantasan Tindak Pidana Korupsi (dakwaan primer).

Terdakwa juga diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pem­berantasan Tindak Pidana Korupsi (dakwaan subsider).

Usai membacakan surat dakwaan, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

(S-16)

STOP BACA BERITA SAAT ADZAN BERKUMANDANG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here