Pria Sakti Mojokerto: Anggaran APBN Di Dewan PERS Tiap Tahun Dikemanakan!!

Wartawan salah Tulis di lindungi Hukum” Dewan PERS Seharusnya melindungi Perusahaan PERS, Pasalnya UU PERS No. 40 tahun 1999, Punya Hak Tolak, Hak Jawab dan Revisi Berita, bukan melepas Perusahaan PERS.

VISIT.CO.ID- Seringnya insan Pers di aniaya Preman, atau insan Pers lalai menulis alamat atau tanggal bulan tahun kejadian.

Insan Pers dipermasalahkan oleh oknum oknum yang berkepentingan, hingga insan pers di laporkan ke Dewan Pers atau Polisi dengan pasal perbuatan yang tidak menyenangkan atau perbuatan mencemarkan nama baik.

Jangan takut: Pers dilindungi Hukum, insan Pers mempunyai hak Tolak, Hak Jawab, dan Revisi berita sesuai dengan ketentuan UU Pokok PERS nomor 40 tahun 1999.

Hak Tolak adalah hak yang dimiliki seorang wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

Hak tolak merupakan bentuk tanggung jawab wartawan di depan hukum terhadap pemberitaan yang dibuatnya.

Peraturan tentang hak tolak telah diatur dalam Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999 pasal 1, pasal 4, dan pasal 7 serta Pedoman Dewan Pers Nomor: 01/P-DP/V/2007 tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik.

Ketentuan: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, dan informasi latar belakang sesuai dengan kesepakatan demi keamanan narasumber dan keluarganya.

Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

Tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan indentitas sumber informasi.

Sehingga, apabila pihak yang menjadi sumber pemberitaan merasa keberatan untuk diungkap ke publik identitasnya, wartawan harus merahasiakannya dan menolak untuk mengungkapkannya.

REKOMENDASI:  Kejanggalan Eksistensi dan Keabsahan Anggota Dewan Pers

Penerapan: Dalam penerapannya, hak tolak tidak bisa digunakan secara sembarangan.

Narasumber yang layak dilindungi identitasnya melalui hak tolak adalah mereka yang memang memiliki kredibilitas, beritikad baik, berkompeten, dan informasi yang disampaikan terkait dengan kepentingan publik.

Selain itu, hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan terpisah yang khusus memeriksa soal itu.

Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Selain diatur dalam Undang-undang Pers, dasar hukum hak tolak juga terdapat dalam Pasal 50 KUHP yang menegaskan bahwa “mereka yang menjalankan perintah UU tidak dapat dihukum”.

Dalam menjalankan tugas jurnalistik pers menjalankan amanat UU Pers, sehingga berkonsekuensi tidak dapat dihukum ketika menggunakan hak tolaknya.

Pasal 170 KUHAP yang berbunyi, “Mereka yang karena pekerjaan, harkat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada merek”.

Mekanisme: Dalam hal adanya dugaan pelanggaran hukum terhadap karya jurnalistik, pertanggungjawaban hukum ditujukan kepada penanggung jawab institusi pers bersangkutan.

Merujuk pada UU Pers, Pasal 12, yang dimaksud dengan “penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab.

Apabila pihak kepolisian menerima pengaduan perkara pidana menyangkut karya jurnalistik, maka menurut UU Pers tidak perlu menyelidiki siapa pelaku utama perbuatan pidana, melainkan langsung meminta pertanggungjawaban dari Penanggung Jawab, sebagai pihak yang harus menghadapi proses hukum.

Referensi:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

REKOMENDASI:  Revitalisasi UU, Majelis Pers: Dewan Pers Bukan Lagi Payung Hukum Organisasi Pers

Pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 7 Bab 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pedoman Dewan Pers Nomor: 01/P-DP/V/2007 tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik.

(Indonesia) Diana Kusumaasari. “Apakah UU Pers Hanya Melindungi Pemburu?
Jika dalam Tulisan insan PERS ada salah tulis, sesuai UU PERS, Dewan Pers Selaku Wadah Perusahan PERS setidaknya melindungi insan PERS, bukan malah melepas Perusahaan dari Wadah Dewan PERS, itu salah besar. Ucap Supriyanto alias Pria Sakti Pimpinan Pusat NGO HDIS.

Penulis: Supriyanto alias Pria Sakti/ Ilyas Mojokerto Jawa Timur – Indonesia.

Leave A Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *